Konsep etika dan hukum

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.
Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan.
Kecenderungan itu ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan para profesional anggota kelompok profesi. Kurang berfungsinya kode etik profesi karena kolusi bermotif bisnis, jasa profesional tidak sebanding dengan pendapatan yang diterimanya, pengaruh konsumerisme dan yang paling menentukan adalah lemah iman. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatanya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.
Untuk mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dapat ditempuh cara penundukan pada undang-undang, sehingga pelanggaran kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggar undang-undang. Cara lain lagi yaitu melegalisasikan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat sama seperti akta perdamaian di muka pengadilan.
Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “the rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the rule of law, and not of man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin itu adalah huku itu sendiri, bukan orang.

Sumber : http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/09/etika-profesi-hukum.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: